BUKU KEDUA KUH PERDATA

Nama      : Indah Febrina

NPM        : 23210493

KELAS    : 2EB17

BUKU KEDUA KUH PERDATA

BENDA / BARANG

 

Buku kedua mengatur mengenai benda sebagai obyek hak manusia dan juga mengenai hak kebendaan. Benda dalam pengertian yang meluas merupakan segala sesuatu yang dapat dihaki (dimiliki) oleh seseorang. Sedangkan maksud dari hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan kepada pihak ketiga. Buku kedua tentang benda pada saat ini telah banyak berkurang, yaitu dengan telah diaturnya secara terpisah hal-hal yang berkaitan dengan benda (misal dengan Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Undang-undang N0. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan . Dalam hal telah diatur secara terpisah oleh suatu peraturan perundang-undangan maka dianggap pengaturan mengenai benda didalam BW dianggap tidak berlaku.

Pada buku kedua terdapat bab-bab serta pasal-pasal yang mengatur tentang hukum benda atau orang. Berikut ini adalah bab-bab serta pasal-pasalnya :

  • Bab I – Barang dan pembagiannya.

1. Bagian 1 (Barang pada umumnya)

Pasal-pasal yang mengatur : 499, 500, 501, 502

2. Bagian 2 (Pembagian barang)

Pasal-pasal yang mengatur : 503, 504, 505

3. Bagian 3 (Barang tak bergerak)

Pasal-pasal yang mengatur : 506, 507, 508

4. Bagian 4 (Barang bergerak)

            Pasal-pasal yang mengatur : 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518

5. Bagian 5 (Barang dalam hubungan dengan pemegang besit)

Pasal-pasal yang mengatur : 519, 520, 521, 522, 523,  524, 525, 526, 527, 528

  •  Bab II – Besit dan hak-hak yang timbul karenanya

1. Bagian 1 (Sifat besit dan barang-barang yang dapat menjadi obyek besit)

Pasal-pasal yang mengatur : 529,  530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537

2. Bagian 2 (Cara mendapatkan besit, mempertahankannya, dan berakhirnya)

Pasal-pasal yang mengatur : 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546

3. Bagian 3 (Hak-hak yang timbul karena besit)

Pasal-pasal yang mengatur : 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558,

559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569

  • Bab III – Hak milik

1. Bagian 1 (Ketentuan-ketentuan umum)

Pasal-pasal yang mengatur : 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580,

581, 582, 583

2. Bagian 2 (Cara memperoleh hak milik)

Pasal-pasal yang mengatur :  584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594,

595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611,

612, 613, (614 – 615. Dicabut dg. S. 1938-276), 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624

  • Bab IV – Hak dan kewajiban antara para pemilik pekarangan yang bertetangga                                                  Pasal-pasal yang mengatur : 625, 626, 627, 628, 629, 630, 630a. (s.d.t. dg. S. 1881- 95),

631,632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649,

650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667,

668, 669, 670, 671, 672

  • Bab V – Kerja rodi

Pasal-pasal yang mengatur : 673

  • Bab VI – Pengabdian pekarangan

1. Bagian 1 (Sifat dan jenis pengabdian pekarangan)

Pasal-pasal yang mengatur : 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683,

684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694

2 . Bagian 2 (Lahirnya pengabdian pekarangan)

Pasal-pasal yang mengatur : 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701,702

3. Bagian 3 (Berakhirnya pengabdian pekarangan)

Pasal-pasal yang mengatur : 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710

  • Bab VII – Hak numpang karang

Pasal-pasal yang mengatur : 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 7

  • Bab VIII – Hak guna usaha (erfpacht)

Pasal-pasal yang mengatur : 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730,

731, 732, 733, 734, 735, 736

  • Bab IX – Bunga tanah dan sepersepuluhan

Pasal-pasal yang mengatur : 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747,

748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755

  • Bab X – Hak pakai hasil

1. Bagian 1 (Sifat hak pakai hasil dan cara memperolehnya)

Pasal-pasal yang mengatur : 756, 757, 758, 759, 760

2. Bagian 2 (Hak-hak pemakai hasil)

Pasal-pasal yang mengatur : 761, 762 , 763, 764 , 765 , 766, 767, 768, 769, 770, 771,

772, 773, 774, 775 (s.d.u. dg. S. 1904-233), 776 (s.d.u. dg. S. 1904-233) , 776a.

(s.d.t. dg. S. 1904-233.) , 777, 778, 779, 780, 781.

3. Bagian 3 (Kewajiban pemakai hasil)

Pasal-pasal yang mengatur : 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789,  790, 791, 792,

793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806

4. Bagian 4 (Berakhirnya hak pakai hasil)

Pasal-pasal yang mengatur : 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817

  • Bab XI – Hak pakai dan hak mendiami

Pasal-pasal yang mengatur : 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829

  • Bab XII – Pewarisan karena kematian

1. Bagian 1 (Ketentuan-ketentuan umum)

Pasal-pasal yang mengatur : 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841,

842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851

2. Bagian 2 Pewarisan para keluarga sedarah yang sah dan suami atau istri yang hidup terlama)

Pasal-pasal yang mengatur : 852, 852a. (s.d.t. dg. S. 1935-486.) , ,852b. (s.d.t. dg. S. 1935

486.) , 853. (s.d.u. dg. S. 1935-486.) , 854. (s.d.u. dg. S. 1935-846.) , 855. (s.d.u. dg. S. 1935

486.), 856. (s.d.u. dg. S. 1935-486.) , 857, 858, 859. (s.d.u. dg. S. 1935-486.) , 860, 861

3. Bagian 3 (Pewarisan bila ada anak-anak di luar kawin)

Pasal-pasal yang mengatur : 862, 863. (s.d.u. dg. S. 1935-486.), 864. (s.d.u. dg. S 1935-486.),

865. (s.d.u. dg. S. 1935-486.), 866, 867, 868, 869, 870. (s.d.u. dg. S. 1935 – 486.) , 871.

(s.d.u. dg. S. 1935-486.) , 872, 873

  • Bab XIII – Surat wasiat

1. Bagian 1 (Ketentuan-ketentuan umum)

Pasal-pasal yang mengatur : 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885,

886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894

2. Bagian 2 (Kecakapan untuk membuat surat wasiat atau untuk memperoleh keuntungan

dari surat itu)

Pasal-pasal yang mengatur : 895, 896, 897, 898, 899, 900. (s.d.u. dg. S. 1937-572.) , 901,

902. (s.d.u. dg. S. 1935-486.) , 902a. (s.d.t. dg. S. 1923-31.) , 903, 904, 905, 906, 907, 908,

909, 910, 911, 912

3. Bagian 3 (Legitime portie atau bagian warisan menurut undang-undang dan pemotongan

hibah-hibah yang mengurangi legitime portie itu)

Pasal-pasal yang mengatur : 913, 914, 915, 916, 916a. (s.d.t. dg. S. 1935-486.) , 917,

918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929

4. Bagian 4 (Bentuk surat wasiat)

Pasal-pasal yang mengatur : 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941,

942, 943, 944. (s.d. u. dg. S. 1932-42.) , 945. (s.d.u. dg. S. 1915-299, 642.) , 946, 947,

948. (s.d.u. dg. S. 1899-312.) 949, 950. (s.d.u. dg. S. 1899-312) , 951. (s.d.u. dg. S. 1899-

312.) , 952, 953

5. Bagian 5 (Wasiat pengangkatan ahli waris)

Pasal-pasal yang mengatur : 954, 955, 956

6. Bagian 6 (Hibah wasiat)

Pasal-pasal yang mengatur : 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967,

968, 969, 970, 971, 972

7. Bagian 7 (Penunjukkan ahli waris dengan wasiat untuk kepentingan cucu-cucu dan

keturunan saudara laki-laki dan perempuan)

Pasal-pasal yang mengatur : 973 , 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982,

983, 984, 985, 986, 987, 988

8. Bagian 8 (Penunjukan ahli waris dengan wasiat dari apa yang oleh ahli waris atau

penerima hibah wasiat tidak dipindahtangankan atau dihabiskan sebagai harta

peninggalan)

Pasal-pasal yang mengatur : 989, 990, 991

9. Bagian 9 (Pencabutan dan gugurnya wasiat)

Pasal-pasal yang mengatur : 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002,

1003, 1004

  • Bab XIV – Pelaksana surat wasiat dan pengelola harta peninggalan

Pasal-pasal yang mengatur : 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013,

1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022

  • Bab XV – Hak berpikir dan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan

Pasal-pasal yang mengatur : 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031,

1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043

  • Bab XVI – Hal menerima dan menolak warisan

1. Bagian 1 (Hal menerima warisan)

Pasal-pasal yang mengatur : 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052,

1053, 1054, 1055, 1056

2. Bagian 2 (Hal menolak warisan)

Pasal-pasal yang mengatur : 1057, 1058. (s.d.u. dg. S. 1935-486.) , 1059. (s.d.u. dg.

S. 1935-486.) , 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065

  • Bab XVII – Pemisahan harta peninggalan

1. Bagian 1 (Pemisahan harta peninggalan dan akibat-akibatnya)

Pasal-pasal yang mengatur : 1066 , 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072. (s.d.u. dg. S.

1927-31 jis. 390, 421.) , 1073, 1074, 1075, 1076. (s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421.) ,

1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085

2. Bagian 2 (Pemasukan)

Pasal-pasal yang mengatur : 1086, 1087,1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094,

1095, 1096, 1097, 1098, 1099

3. Bagian 3 (Pembayaran utang)

Pasal-pasal yang mengatur : 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109,

1110, 1111

4. Bagian 4 (Pembatalan pemisahan harta peninggalan yang telah diselenggarakan)

Pasal-pasal yang mengatur : 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118,  1119, 1120

5. Bagian 5 (Pembagian harta peninggalan oleh keluarga sedarah dalam garis ke atas

antara keturunan mereka atau di antara mereka ini dan suami atau istri mereka yang

hidup terlama)

Pasal-pasal yang mengatur : 121, 1122, 1123, 1124, 1125

  • Bab XVIII – Harta peninggalan yang tak terurus

Pasal-pasal yang mengatur : 1126, 1127, 1128, 1129, 1130. (s.d.u. dg. S. 1928-210.)

  • Bab XIX – Piutang dengan hak didahulukan

1. Bagian 1 (Piutang dengan hak didahulukan pada umumnya)

Pasal-pasal yang mengatur : 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138

2. Bagian 2 (Hak didahulukan yang dilekatkan pada barang tertentu)

Pasal-pasal yang mengatur : 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145. (s.d.u. dg. S. 1938-

276.) , 1146, 1146a. (s.d.t. dg. S. 1936-76.) , 1147, 1148

3. Bagian 3 (Hak didahulukan atas segala barang bergerak dan barang tetap pada

umumnya)

Pasal-pasal yang mengatur : 1149

  • Bab XX – Gadai

Pasal-pasal yang mengatur : 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158,

1159, 1160

  • Bab XXI – Hipotek

1. Bagian 1 (Ketentuan-ketentuan umum)

Pasal-pasal yang mengatur : 1162, 1163, 1164, 1165, 1166 , 1167, 1168, 1169, 1170, 1171,

1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178

2. Bagian 2 (Pendaftaran hipotek dan bentuk pendaftaran)

Pasal-pasal yang mengatur : 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188,

1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194

3. Bagian 3 (Pencoretan pendaftaran)

Pasal-pasal yang mengatur : 1195, 1196, 1197

4. Bagian 4 (Akibat hipotek terhadap pihak ketiga yang menguasai barang yang dibebani)

Pasal-pasal yang mengatur : 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207,

1208

5. Bagian 5 (Hapusnya hipotek)

Pasal-pasal yang mengatur : 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218,

1219, 1220

6. Bagian 6 (Pegawai-pegawai yang ditugaskan menyimpan hipotek, tanggung jawab

mereka, dan hal diketahuinya daftar-daftar oleh masyarakat)

Pasal-pasal yang mengatur : 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230,

1231, 1232

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s